Lampung – Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial. Penetapan ini diumumkan dalam kegiatan Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi NEK Perhutanan Sosial yang berlangsung di Grand Mercure Bandarlampung, Jumat (29/8/2025).
Acara bergengsi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Kehadiran para pejabat pusat dan daerah menandai dimulainya langkah strategis dalam mengintegrasikan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mekanisme pembiayaan hijau.
Baca Juga : Tim SAR gabungan temukan satu korban kapal tenggelam di perairan Lampung
Komitmen Lampung
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa Lampung memiliki kekayaan hutan luar biasa yang selama ini menjadi penopang ekologi sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Ia menyebut, program Perhutanan Sosial bukan hanya soal menjaga kelestarian alam, tetapi juga instrumen nyata meningkatkan kesejahteraan.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul membicarakan masa depan Lampung melalui Perhutanan Sosial dan Nilai Ekonomi Karbon. Dari hutan, lahirlah kesejahteraan. Kita sudah melihat keberhasilan di Tahura Wan Abdul Rachman, di mana masyarakat tak hanya menjaga hutan, tapi juga menghasilkan madu, kopi, hingga mengembangkan ekowisata,” ujar Jihan.
Wagub mencontohkan daerah lain seperti Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Tengah yang telah membuktikan keberhasilan model perhutanan sosial. Ia yakin, dengan dukungan regulasi, pendanaan, dan pendampingan yang konsisten, Lampung bisa menjadi motor penggerak kontribusi Indonesia dalam Paris Agreement, khususnya target penurunan emisi gas rumah kaca.
Sinergi Kehutanan dan Keuangan
Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan OJK. Kolaborasi tersebut membuka jalan bagi hadirnya skema pembiayaan inovatif, mulai dari obligasi hijau hingga pinjaman berkelanjutan yang dapat diakses kelompok tani hutan.
“Potensi karbon dari perhutanan sosial hanya bisa dioptimalkan jika ada dukungan nyata lintas sektor. Peran OJK dan lembaga jasa keuangan menjadi kunci dalam menciptakan akses permodalan yang adil dan berkelanjutan,” tegas Jihan.
Ia merinci tiga langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu:
-
Meningkatkan literasi masyarakat tentang NEK.
-
Memperkuat sinergi pusat dan daerah.
-
Mendorong pendampingan teknis konsisten agar kelompok tani bisa menyusun dokumen sesuai standar internasional.
Dukungan Pemerintah Pusat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, kerja sama dengan OJK mencakup delapan area, namun yang paling penting adalah memastikan akses permodalan bagi petani hutan.
“Hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta hektare kawasan hutan di Indonesia yang diberikan akses kelola kepada masyarakat. Di Lampung saja, ada 209.395,99 hektare yang dikelola 94.866 KK dalam 451 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Dengan dukungan keuangan yang tepat, kawasan ini bisa menjadi hutan produktif, lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Raja Juli.
Baca Juga : Pemprov Lampung sebut Program Bangga Kencana bangun ketahanan keluarga
Ia menegaskan, keberhasilan proyek ini juga akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Harapan Bersama
Penetapan Lampung sebagai proyek percontohan NEK Perhutanan Sosial bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga tanggung jawab besar. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memetakan potensi kehutanan, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta memastikan bahwa hasil pengelolaan hutan benar-benar mengangkat taraf hidup masyarakat.
“Mari jadikan Lampung contoh bagaimana pembangunan manusia dan pelestarian alam bisa berjalan seiring. Seperti filosofi lokal kita, alam dijaga, hidup sejahtera,” tutup Jihan.
