Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan Oktober 2025 hingga awal 2026. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga langkah rehabilitasi pascabencana.
Intensitas Bencana Meningkat Tajam
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada mitigasi jangka panjang. Menurut data hingga September 2025, Lampung sudah mencatat 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor di berbagai wilayah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan langkah serius dan terukur.
“Kami memastikan Lampung benar-benar siap menghadapi musim hujan. Penanganan banjir harus dikawal dengan strategi terpadu, evaluasi menyeluruh, dan penguatan infrastruktur,” ujarnya di Bandarlampung, Jumat (26/9/2025).
Strategi Pencegahan: Drainase, Waduk, dan Pompa Mobile
Pemprov Lampung menyiapkan berbagai langkah pencegahan banjir, termasuk manajemen air terpadu dengan pemanfaatan pompa mobile, pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga normalisasi saluran air.
Baca Juga : Wushu Lampung Raih Tiga Perunggu di POMNAS XIX
“Normalisasi saluran air tidak boleh menunggu banjir datang. Sebelum musim hujan tiba, drainase, waduk, pintu air, hingga sumur resapan harus sudah siap menampung debit tinggi,” tegas Jihan.
Selain itu, pemetaan titik rawan banjir juga dilakukan, termasuk identifikasi sungai-sungai pemicu banjir. Pemprov memastikan inspeksi rutin pintu air dan optimalisasi infrastruktur penampungan air dilakukan secara berkala.
Sistem Peringatan Dini dan Teknologi Digital
Untuk memperkuat mitigasi, Pemprov Lampung juga mengandalkan sistem peringatan dini BMKG yang terintegrasi dengan dashboard online. Aplikasi Lampung-In turut dimanfaatkan untuk mempercepat informasi peringatan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan informasi cuaca dan potensi banjir bisa langsung diterima warga secara cepat. Dengan begitu, kesiapsiagaan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Persiapan Posko dan Edukasi Masyarakat
Langkah jangka pendek juga disiapkan, antara lain pendirian posko bencana banjir di titik rawan, edukasi masyarakat tentang evakuasi mandiri, serta koordinasi lintas instansi. Pemprov Lampung menggandeng kabupaten/kota agar lebih proaktif menyiapkan sarana darurat di wilayah masing-masing.
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Lampung Tengah Sesuaikan Menu
“Kesiapan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus berkolaborasi dalam mengurangi risiko bencana,” kata Jihan.
Penanganan Pascabanjir: Logistik, Kesehatan, dan Rehabilitasi
Selain pencegahan, Pemprov juga mempersiapkan langkah pascabanjir. BPBD Lampung telah menyiapkan pompa air (alkon), sembako, dan peralatan kebersihan untuk daerah terdampak. Kabupaten/kota yang wilayahnya rusak akibat banjir diminta segera mengajukan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi agar bisa mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memastikan layanan publik tetap berjalan. Mulai dari kesiapan obat-obatan di puskesmas dan rumah sakit, jalur evakuasi, hingga distribusi bantuan sosial. Pemantauan penyakit pascabanjir juga dilakukan agar tidak muncul wabah baru di tengah masyarakat.
Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Musim Hujan
Menurut Jihan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Pemprov menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, hingga dunia usaha agar strategi terpadu bisa berjalan efektif.
“Dengan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi yang saling terhubung, kami berharap risiko banjir bisa ditekan dan dampak sosial-ekonomi masyarakat dapat diminimalisasi,” pungkasnya.
