Bakal Ada Demo, Pengalihan Arus Lalu Lintas DPRD Lampung

BandarLampung – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung menyiapkan rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Pengaturan arus itu mulai diberlakukan sejak pukul 07.00 WIB, dua jam sebelum massa aksi turun ke jalan.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ridho Rafika, menegaskan pihaknya mengambil langkah tersebut demi kelancaran mobilitas masyarakat serta menjaga keamanan. Ia memastikan, personel lalu lintas sudah disiagakan di setiap titik rawan macet.

“Kami sudah menempatkan anggota di persimpangan utama. Demi mengurangi kepadatan, kami imbau masyarakat menunda perjalanan jika tidak memiliki keperluan mendesak. Silakan gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” kata Ridho, Minggu (31/8/2025).

Jalur yang Dialihkan

Ridho menjelaskan, sejumlah ruas jalan yang biasa menjadi akses utama menuju Kantor DPRD akan dialihkan.

Kendaraan dari arah Jalan Wolter Monginsidi diarahkan ke Jalan Cut Mutia dan Jalan Basuki Rahmat.
Arus kendaraan dari arah Teluk digeser ke Jalan WR Supratman.
Pengendara dari Jalan Patimura yang hendak ke DPRD dialihkan ke Jalan Diponegoro.
Jalur dari Jalan Basuki Rahmat menuju DPRD melalui Jalan Warsito dan Jalan Mr. Moch Roem ditutup sementara.

Ridho menegaskan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Artinya, polisi akan menyesuaikan pengalihan arus sesuai kondisi di lapangan.

Ribuan Massa Siap Turun

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 4.000 orang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan akan memadati kawasan DPRD sejak pukul 09.00 WIB. Aksi ini menjadi salah satu gelombang demonstrasi besar yang diperkirakan terjadi serentak di sejumlah daerah.

Aliansi menyiapkan sejumlah tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera direspons pemerintah. Khairul Ambri, perwakilan mahasiswa Universitas Lampung, menyebut inti tuntutan berkisar pada reformasi sistemik di institusi penegak hukum serta lembaga legislatif.

“Kami tidak hanya bicara kasus Affan Kurniawan, tapi juga masalah serius seperti tunjangan DPR RI. Selain itu, kami mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan mendorong partai politik untuk segera merestrukturisasi kader bermasalah. Presiden Prabowo juga harus berani memecat menteri yang jelas-jelas problematik,” ujar Khairul.

Ia menegaskan, mahasiswa dan masyarakat Lampung sudah sepakat bergerak bersama. “Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Lampung menyuarakan aspirasi langsung di Gedung DPRD Provinsi,” tambahnya.

Kapolda Ingatkan Aksi Damai

Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengingatkan massa aksi agar menjaga ketertiban dan menghindari provokasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa tetap tertib dan damai. Jangan sampai ada provokasi atau tindakan anarkis. Kebebasan menyampaikan aspirasi memang dijamin undang-undang, tapi mari kita lakukan dengan cara-cara yang tidak meresahkan,” kata Helmy di Bandar Lampung, Minggu (31/8/2025).

Menurut Helmy, aparat keamanan sudah menyiapkan langkah pengamanan berlapis. Ribuan personel diturunkan untuk menjaga jalannya aksi, baik di kawasan DPRD maupun di titik-titik strategis lain di Kota Bandar Lampung.

“Semua kita libatkan, mulai dari kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Tujuan kami hanya satu, memastikan demonstrasi berjalan aman tanpa menimbulkan korban,” tegasnya.

Masyarakat Diminta Waspada

Polisi juga mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk menghindari area sekitar DPRD. Selain mengurangi risiko terjebak macet, langkah ini dinilai bisa membantu aparat lebih fokus menjaga jalannya aksi.

“Lebih baik hindari rute yang mengarah ke DPRD. Gunakan jalan alternatif agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu,” tambah Ridho.

Dengan kesiapan rekayasa lalu lintas dan pengamanan berlapis, pemerintah berharap aksi unjuk rasa di Lampung bisa berlangsung aman. Namun, keresahan tetap membayangi warga yang khawatir aksi damai bisa berubah ricuh seperti di beberapa daerah lain.